Pekan Raya Jakarta (PRJ) tahun ini mungkin terakhir kalinya diadakan di
JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Alasannya, PRJ selama ini kurang
merakyat.
"Bisa aja pindah ke Monas, yang penting kerakyatannya
harus muncul," kata Gubernur DKI Jakarta Jokowi ketika ditanya mengenai
wacana pemindahan lokasi PRJ tahun 2014.
Hal itu disampaikan
Jokowi usai meresmikan pencanangan HUT ke-486 Jakarta di kawasan
Perkampungan Industri Kecil (PIK) Cakung, Jakarta Timur, Minggu
(2/6/2013).
"Yang diberi peluang itu usaha-usaha mikro," imbuhnya.
Mengenai pelaksanaan PRJ sekarang, Jokowi menilai masih didominasi pengusaha besar.
"Yaa
dilihat sendiri. Ya banyak yang didominasi usaha besar. Banyak nggak
apa-apa, ya dikombinasilah (dengan usaha mikro)," tutup Jokowi.
Sebelumnya
pada Jumat (31/5/2013) lalu, Wagub DKI Basuki T Purnama mengatakan PRJ
akan menjadi pasar rakyat dengan memindahkannya ke lapangan Silang
Monas. Penyelenggaraan PRJ juga akan diambil alih Pemprov DKI, bukan
lagi PT JIExpo. PT JIExpo nantinya dilarang menggunakan nama PRJ dan
diminta fokus mengadakan pameran-pameran besar saja baik berskala
nasional dan internasional.
PRJ yang diadakan menandai HUT
Jakarta yang jatuh pada 22 Juni tiap tahun, dilaksanakan selama 1 bulan.
Tahun ini diadakan di JIExpo pada 6 Juni-7 Juli 2013. PRJ di JIExpo
menarik tiket masuk tahun ini Rp 25 ribu untuk hari biasa dan Rp 30 ribu
untuk akhir pekan.
Sebelumnya, masalah penyelenggaraan PRJ ini
sudah diprotes DPRD DKI tahun 2010 dan telah mendesak Pemprov DKI
Jakarta untuk memutus kontrak penyelenggaraan PRJ dengan JIExpo, dan
menggelar lelang penyelenggaraan PRJ karena terbukti tidak adanya
kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun. Pemprov
DKI memegang kepemilikan saham di JIExpo sebesar 13,9 persen, namun
tidak pernah mendapatkan pemasukan dividen.
Wagub DKI Ahok pernah meradang, mengancam memboikot karena masih ditarik sewa stand Rp 4 miliar. "PRJ kita tidak mau Bu, apa-apaan sewa Rp 4 miliar," kata Ahok.
Selaku
tuan rumah sudah sewajarnya Pemprov DKI diberikan stand secara gratis.
Bahkan secara berseloroh menggunakan istilah 'jatah preman'.
"Minta
jatah preman, punya kita kok. Ini acara kita kok, mana ada acara kita
kita, kita sudah bayar EO, kita bikin acara, mereka dapat untung, terus
kita sendiri suruh bayar," beber Ahok dalam rapat bersama Badan
Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) DKI Jakarta pada Kamis (29/11) yang
diupload di Youtube oleh Pemprov DKI.
Ahok mengaku bisa melaporkan pengelola ke KPK jika PRJ tidak transparan.
"Kita
sudah berapa tahun dikadalin, nggak dapat deviden, kita bisa omong,
kita minta BPKP, KPK, periksa! Apakah betul mereka rugi," sembur Ahok.
Sumber: Detik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.